DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemprov DKI Antisipasi Dampak Abu Vulkanik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andriano mengapresiasi respons cepat Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
"Pemerintah harus hadir lebih dulu,"
Langkah tersebut dilakukan melalui penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pengoperasian water mist, serta pengerahan puluhan armada pemadam kebakaran dan armada taman untuk menyemprotkan air di sejumlah jalan protokol ibu kota. Pemprov DKI juga mengimbau warga menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan.
"Saya mengapresiasi respons cepat Pemprov DKI. Dalam situasi seperti ini, prinsipnya sederhana, jangan tunggu warga terdampak, pemerintah harus hadir lebih dulu," ujar Wibi, Senin (7/9).
Langkah Pemprov DKI Antisipasi Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak KrakatauMenurut Wibi, penerapan PJJ, pengoperasian water mist, penggunaan masker, dan pembatasan aktivitas luar ruangan merupakan langkah preventif yang tepat untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik.
Namun, ia mendorong Pemprov DKI agar penanganan tersebut tetap berbasis data dan menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Menurutnya, langkah antisipasi tidak boleh hanya dilakukan pada tahap awal, tetapi harus konsisten hingga kondisi dinyatakan aman.
"Dinas Kesehatan juga harus memastikan masker tersedia dan mudah diakses masyarakat, terutama kelompok rentan. Seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan juga harus siap 24 jam menangani keluhan akibat paparan abu vulkanik," katanya.
Wibi juga meminta Pemprov DKI memastikan layanan kesehatan dan Jakarta Siaga 112 berjalan efektif di lapangan. Kesiapan layanan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat segera memperoleh bantuan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
Di sisi lain, Wibi menyoroti kenaikan harga masker di tengah situasi tersebut. Ia meminta, Dinas PPKUKM bersama perangkat terkait segera melakukan pemantauan untuk mencegah adanya pihak yang memanfaatkan kondisi darurat untuk meraup keuntungan berlebihan.
"Kalau ada permainan harga atau penimbunan, harus ditindak tegas. Intinya, keselamatan dan kesehatan warga Jakarta harus nomor satu. Jangan panik, tapi pemerintah juga jangan lengah," tandasnya.
